KERINCI JAMBI – Pasca Sidang Paripurna DPRD Kerinci pada Rabu 13 Juli 2022 tentang pengesahan dan penetapan KUA-PPAS di tindaklanjuti dengan hearing antara Organisasi Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Kerinci dengan masing-masing Komisi sebagai mitra kerja di DPRD Kerinci membahas Rencana Kerja T.A 2023, berlangsung di Gedung DPRD Ujung Ladang Siulak pada Jumat 15 Juli 2022.
Dari agenda hearing tersebut hari ini terlihat sejumlah OPD diantaranya Dinas P2KB, Dinas Kominfo, Badan Kesbangpol dengan Komisi I DPRD Kerinci, begitu juga Komisi II dengan mitra kerjanya dengan BPKPD, sedangkan Bappeda dengan Komisi III. (Jumat, 15/7).
Merujuk pada Tupoksinya DPRD, agenda ini merupakan bagian dari penyelenggaraan fungsi bugetting dalam rangka untuk terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Kerinci menuju KLBB Kerinci Lebih Baik dan Berkeadilan.
Dalam pengantarnya, Ketua Komisi I Muksin juga sebagai Ketua DPD PAN Kerinci, saat hearing dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menekankan, agar dalam penyusunan anggaran tetap mengacu kepada upaya pencapaian target pembangunan. Dalam hal ini, akan dibahas satu persatu apa yang menjadi sasaran kerja Kesbangpol Kerinci.
Sementara Syahrial Tayip dari PKS yang juga mantan Kepala SMP 7 Kota Jambi juga mantan Kadis Pendidikan Kota Sungai Penuh, lebih menekankan pada capaian realisasi anggaran Kesbangpol sampai triwulan ke-2.
Sedangkan Irwandi juga selaku Ketua Partai Gerindra Kerinci yang baru terpilih periode 2022 -2025, mengingatkan hambatan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kesbangpol dalam peleksanaan kegiatan-kegiatan.
Kepala Kesbangpol Kerinci Redi Asri, yang didampingi lengkap oleh para Kabid dan Kasubbid/Kasubbag yang baru saja dilantik sebagai fungsional, memaparkan, realisasi fisik dan keuangan Kesbangpol sampai triwulan ke-2 sebesar 45,73 persen. Mengapa belum mencapai 50 persen ?, hal ini dikarenakan adanya salah satu Bidang Politik tergantung dari realisasi Bantuan Partai Politik sesuai arus KAS masuk pada triwulan ke-3.
Ditambahkan Kaban Kesbangpol Kerinci, sejauh ini belum ada kendala dan hambatan yang substansial mengganggu penyelenggaraan program kerja yang sudah disusun meski ada hal-hal baru yang perlu penyesuaian seperti penggunaan aplikasi SIPD dan CMS Bank Jambi dalam proses transaksi non tunai.
Dari hearing yang termonitor hari ini antara Komisi-Komisi di DPRD Kerinci dengan para OPD, berlangsung cukup dinamis dan intraktif bersinergi untuk menyukseskan politik anggaran sehingga terwujudnya KLBB. (*)
