KERINCI JAMBI – Meski isu konflik penolakan menerima kompensasi pembangunan pintu air Danau Kerinci di Desa Pulau Pandan yang di bangun PT. KMH Kerinci Merangin Hidro, namun dari data yang ada menunjukkan hampir 70 persen warga dari dua desa yakni Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan yang sudah mengambil kompensasi dengan besaran Rp 5 juta/KK.
Informasi hampir 70 persen warga yang sudah mengambil kompensasi, dibenarkan oleh Himas PT. KMH Aslori saat di konfirmasikan dan dicocokkan dengan data yang ada.
Sebagaimana diketahui tercatat di Desa Pulau Pandan dari 537 KK yang sudah mengambil kompensasi sebanyak 284 KK, sedangkan dari Desa Karang Pandan tercatat 347 KK sudah menerima dari 370 KK atau dengan total dua desa tersebut sebanyak 631 KK sudah mengambil kompensasi atau sekitar 70 pesen.
Upaya penyelesaian pintu air Danau Kerinci antara sebagian masyarakat Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan dengan pihak PT. Kerinci Merangin Hidro (KMH) terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci. Sejak tahun 2023, Tim Teknis Penanganan Konflik Sosial telah melakukan mediasi, namun sebagian warga masih belum mengambil kompensasi yang ditawarkan perusahaan, karena sebagian warga tetap meminta ganti rugi sebesar Rp 300 juta/KK, ungkap Ketua Tim Terpadu Teknis Penanganan Konflik Sosial sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Kerinci, Redi Asri.
Dalam rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dipimpin Bupati Kerinci Monadi bersama Karo Ops Polda Jambi dan Dir Intel Polda Jambi, pemerintah daerah kembali menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Kami berharap penyelesaian masalah pintu air Danau Kerinci lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas”.
Bupati Kerinci Monadi juga menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. “Kami berharap masyarakat Pulau Pandan maupun Karang Pandan bisa melihat persoalan ini dengan bijak. Jangan sampai perbedaan pendapat memecah persaudaraan. Mari kita jaga bersama-sama keamanan daerah, karena pembangunan ini untuk kepentingan lebih luas dan masa depan Kerinci,” ujar Monadi.
Untuk diketahui, pihak PLTA Kerinci menyampaikan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 350 MW, mampu menyuplai kebutuhan hingga ke Lampung, Palembang, Riau, dan Sumatera Barat. Keberadaan PLTA ini diharapkan tidak hanya menjadi ikon baru Kabupaten Kerinci, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*Red)
